PPI Prancis

Qui somme-nous?
Faire connaître PPI Prancis

  
 

ANGGARAN DASAR PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI PRANCIS
 
PASAL 1
NAMA, KEDUDUKAN, SIFAT DAN WAKTU
NAMA ORGANISASI : Perhimpunan Pelajar Indonesia di Prancis, disingkat PPI Prancis
KEDUDUKAN : di Prancis
SIFAT : non politik praktis yang bergerak di bidang akademik, sosial dan budaya.
WAKTU : didirikan pada tanggal 16 Januari 1958 di Paris untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
 
PASAL 2
A S A S
PPI Prancis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
 
PASAL 3
TUJUAN
(1)    Memupuk rasa cinta tanah air.
(2)    Turut memajukan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(3)    Mempererat hubungan persaudaraan dan persatuan para pelajar Indonesia di Prancis khususnya dan di luar negeri pada umumnya.
(4)    Memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan para anggota bagi perkembangan studinya selama tidak melanggar tata kehidupan masyarakat Prancis dan tidak bertentangan dengan kepentingan serta ketentuanketentuan yang berlaku.
(5)    Berperan serta memperkenalkan Negara dan Bangsa Indonesia di Prancis khususnya dan di luar negeri pada umumnya.
 
PASAL 4
K E G I A T A N
(1)    Mengadakan tukar menukar informasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui sarana seminar, diskusi, ceramah, publikasi, dan lainlain.
(2)    Mengadakan kegiatan yang berguna bagi kesejahteraan para anggota demi kemajuan Perhimpunan dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan Asas dan Tujuan.
(3)    Menjalin dan mempererat hubungan dengan Organisasi, Lembaga dan Institusi di dalam maupun di luar Prancis selama tidak bertentangan dengan Sifat, Asas dan Tujuan.
(4)    Dalam hal-hal yang berkaitan dengan formalitas dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Prancis, PPI Prancis dapat diwakili oleh satu asosiasi yang didirikan dan dideklarasikan berdasarkan Loi 1er juillet 1901, dengan ketentuan sebagai berikut :
a.    status asosiasi tidak bertentangan dengan tujuan PPI Prancis;
b.    Presiden Asosiasi adalah ketua PPI Prancis atau yang ditunjuk olehnya; dan
c.    seluruh kegiatan asosiasi dipertanggungjawabkan oleh Ketua PPI Prancis kepada Badan Musyawarah (BAMUS).
 
PASAL 5
STRUKTUR ORGANISASI
(1)    PPI Prancis menganut sistem kekuasaan legislatif dan eksekutif.
(2)    Kekuasaan tertinggi PPI Prancis dipegang oleh lembaga legislatif pusat yaitu BAMUS, yang dipimpin oleh seorang Ketua BAMUS.
(3)    Kekuasaan tertinggi PPI Wilayah dipegang oleh lembaga legislatif wilayah yaitu Rapat Umum Anggota (RUA) Wilayah.
(4)    Kepengurusan PPI Prancis tingkat pusat, yang dipimpin oleh seorang
Ketua (Ketua PPI Prancis), berfungsi sebagai lembaga eksekutif tingkat pusat yang bertanggung jawab kepada BAMUS.
(5)    Kepengurusan PPI Prancis tingkat wilayah, yang dipimpin oleh seorang Ketua (Ketua PPI Wilayah), berfungsi sebagai lembaga eksekutif tingkat wilayah, yang bertanggung jawab kepada Rapat Umum Anggota (RUA) Wilayah.  
(6)    Duta Besar/Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Prancis bertindak sebagai Pelindung PPI Prancis dan Kepala Bidang Pendidikan dan
Kebudayaan KBRI Paris bertindak sebagai Penasehat PPI Prancis.

PASAL 6
LEMBAGA LEGISLATIF
(1)    Lembaga legislatif berfungsi sebagai legislator dan pengontrol lembaga eksekutif.
(2)    Lembaga legislatif pusat (Badan Musyawarah / BAMUS).
a.    Badan Musyawarah terdiri dari para wakil wilayah (1 orang per wilayah)
yang memiliki jumlah pelajar minimal 5 orang pada tahun ajaran yang berjalan dan dilaporkan kepada Ketua Badan Musyawarah .
b.    Pergantian anggota Badan Musyawarah sebelum masa jabatan berakhir dapat dilakukan melalui pergantian antar waktu (PAW) berdasarkan usulan ketua PPI wilayah asal perwakilan.
c.    Ketua Badan Musyawarah dipilih oleh para anggota Badan Musyawarah dengan masa jabatan satu tahun.
d.    Jabatan Ketua Badan Musyawarah tidak boleh dirangkap dengan jabatan fungsional dan struktural lainnya.
e.    Tugas dan Wewenang Badan Musyawarah :
e1. melantik Ketua PPI Prancis;
e2. menentukan garis-garis kebijaksanaan bagi pelaksanaan tugas organisasi PPI Prancis secara umum;
e3. menerima pertanggungjawaban Ketua PPI Prancis pada setiap akhir periode kepengurusan; dan
e4. meminta pertanggungjawaban Ketua PPI Prancis apabila dianggap melanggar Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga.

(3) Lembaga legislatif wilayah (Rapat Umum Anggota / RUA Wilayah)
a.    Pimpinan Rapat Umum Anggota Wilayah dipilih oleh para anggota pada setiap sidang.
b.    Tugas dan Wewenang Rapat Umum Anggota Wilayah :
b1. memilih dan melantik Ketua PPI Wilayah;
b2. memilih para wakil wilayah untuk duduk dalam Badan Musyawarah;
b3. menerima pertanggungjawaban Ketua Wilayah pada setiap akhir periode kepengurusan; dan
b4. meminta pertanggungjawaban Ketua Wilayah apabila dianggap melanggar Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga.
 

PASAL 7
LEMBAGA EKSEKUTIF (KEPENGURUSAN)
(1) Kepengurusan PPI Pusat dan PPI Wilayah adalah satu kesatuan lembaga eksekutif PPI Prancis. (2) Kepengurusan Tingkat Pusat
a.    Para Anggota Biasa yang sudah berdomisili selama minimal 1 semester (6 bulan) di Prancis, berhak diusulkan oleh Badan Musyawarah wilayahnya menjadi calon Ketua PPI Prancis.
b.    Dalam melaksanakan tugas organisasi, Ketua PPI Prancis didampingi oleh staf yang terdiri dari :
b1. Wakil Ketua; b2. Sekretaris; b3. Bendahara; dan
b4. Departemen-departemen dalam jumlah yang dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan.
c.    Ketua PPI Prancis bertanggungjawab kepada Badan Musyawarah.
d.    Jabatan Ketua PPI Prancis tidak boleh dirangkap dengan jabatan fungsional dan struktural lainnya.  (3) Kepengurusan Tingkat Wilayah
a.    PPI Wilayah dibentuk berdasarkan wilayah Akademik Prancis dan/atau jumlah anggota dari wilayah tersebut.  
b.    Kepengurusan PPI Prancis di tingkat wilayah (PPI Wilayah) dipegang oleh seorang Ketua PPI Wilayah.
c.    Ketua PPI Wilayah dipilih langsung oleh seluruh anggota PPI Wilayah yang bersangkutan, dalam Rapat Umum Angota (RUA) Wilayah, dengan masa kepengurusan satu tahun.
d.    Setiap anggota biasa yang masih akan berada di Prancis dalam satu tahun
ajaran berjalan terhitung saat pelaksanaan pemilihan Ketua PPI Wilayah, berhak mengusulkan diri menjadi Ketua PPI Wilayah di wilayah yang bersangkutan.
e.    Dalam melaksanakan tugas organisasi, Ketua PPI Wilayah didampingi oleh staf yang terdiri dari : e1. Wakil Ketua; e2. Sekretaris; e3. Bendahara; dan
e4. Departemen-departemen dalam jumlah yang dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan.
f.    Ketua PPI Wilayah bertanggungjawab kepada Rapat Umum Anggota Wilayah.
g.    Wilayah dapat mengangkat Pelindung dan Penasehat.

 
PASAL 8
SIDANG DAN RAPAT ORGANISASI
(1) Sidang tertinggi lembaga legislatif tingkat pusat yang kemudian disebut Sidang BAMUS.
a.    Sidang tertinggi lembaga legislatif adalah Sidang Umum BAMUS yang
diadakan setiap tahun, untuk menerima atau menolak pertanggungjawaban
ketua PPI Prancis, menetapkan wakil dari masing-masing wilayah untuk menjadi anggota BAMUS PPI Prancis yang baru di tahun selanjutnya,
melakukan pemilihan Ketua BAMUS dan Ketua PPI Prancis yang baru.
b.    Sidang Umum BAMUS adalah sah bila dihadiri sekurang-kurangnya oleh  ½ jumlah total anggota BAMUS ditambah 1 anggota BAMUS.
c.    Badan musyawarah berkewajiban memberikan saran tentang pelaksanaan program kepada pengurus tingkat pusat.
d.    Jika dipandang perlu Sidang Istimewa BAMUS dapat diadakan sewaktuwaktu atas usul minimal ½ jumlah total anggota BAMUS ditambah 1 anggota BAMUS.
(2) Rapat Umum Anggota Wilayah
a.    Dalam setiap periode kepengurusan PPI Wilayah, Rapat Umum Anggota
Wilayah diadakan satu kali atau lebih atas usul pengurus atau atas usul 2/3 dari jumlah anggota biasa.
b.    Rapat Umum Anggota Wilayah adalah sah apabila dihadiri oleh sekurangkurangnya 1/2 dari jumlah anggota biasa.
c.    Keputusan dalam Rapat Umum Anggota Wilayah diambil berdasarkan
musyawarah dan mufakat. Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka keputusan harus disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.
(3) Rapat Pengurus PPI Pusat dan PPI Wilayah
a.    Rapat Pengurus PPI Pusat diadakan secara berkala, sekurang-kurangnya satu kali dalam 6 (enam) bulan.
b.    Rapat Pengurus PPI Pusat dipimpin oleh Ketua PPI Prancis, dan bilamana berhalangan rapat dipimpin oleh Wakil Ketua atau salah satu anggota kepengurusan yang ditunjuk oleh Ketua PPI Prancis.
c.    Rapat Pengurus PPI Wilayah diadakan secara berkala, sekurangkurangnya satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
d.    Rapat Pengurus PPI Wilayah dipimpin oleh Ketua PPI Wilayah, dan
bilamana berhalangan rapat dipimpin oleh Wakil Ketua atau salah satu anggota kepengurusan yang ditunjuk oleh Ketua PPI Wilayah.
 
PASAL 9
HUBUNGAN ANTARA PENGURUS TINGKAT PUSAT DAN PENGURUS TINGKAT WILAYAH
(1) Pengurus Tingkat Wilayah:
a.    Pengurus Tingkat Pusat bertindak atas nama Perhimpunan dalam kegiatan yang bersifat keluar dan ke dalam, sejauh hal tersebut menyangkut pelaksanaan tugas organisasi.
b.    Pengurus Tingkat Wilayah bertindak penuh atas nama Perhimpunan dalam kegiatan yang bersifat ke dalam.
c.    Ketua PPI Prancis dan para Ketua Wilayah tergabung dalam Rapat Koordinasi.
d.    Kegiatan Tingkat Wilayah yang bersifat ke luar hanya dapat dilaksanakan dengan sepengetahuan Pengurus Tingkat Pusat.
(2) Pengurus Tingkat Pusat:
a.    Pengurus Tingkat Pusat dapat melaksanakan dan membuat program kegiatan yang menyangkut seluruh anggota PPI Prancis, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pengurus Tingkat Wilayah sesuai dengan kondisi setempat.
b.    Ketua Wilayah bertanggung jawab kepada Ketua PPI Prancis dalam hal pelaksanaan program-program PPI Prancis.
 
PASAL 10
KEANGGOTAAN
Keanggotaan terdiri dari :
a.    Anggota Biasa;
b.    Anggota Luar Biasa; dan
c.    Anggota Kehormatan
 
PASAL 11
KEUANGAN
Keuangan Perhimpunan didapat dari :
a.    iuran anggota; dan
b.    sumbangan dan pendapatan lain yang sah selama tidak bertentangan dengan azas dan tujuan.
 
PASAL 12
PEMBUBARAN PERHIMPUNAN
(1)    Pembubaran Perhimpunan dimungkinkan atas dasar usul yang diajukan oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota Biasa dan yang mewakili
2/3 dari jumlah Wilayah, dalam Sidang Badan Musyawarah yang harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota Badan Musyawarah dan 2/3 jumlah anggota wilayah.
(2)    Keputusan pembubaran Perhimpunan oleh Badan Musyawarah diambil secara musyawarah dan mufakat. Apabila musyawarah dan mufakat tidak
tercapai maka keputusan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota yang hadir yang mewakili sekurang-kurangnya 2/3 wilayah.
(3)    Pada pembubaran Perhimpunan seluruh hak milik Perhimpunan diserahkan kepada lembaga-lembaga sosial Indonesia.
 
PASAL 13
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
(1)    Perubahan Anggaran Dasar dimungkinkan atas dasar usul yang diajukan oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota Badan Musyawarah dalam Sidang Badan Musyawarah yang mewakili 2/3 dari jumlah wilayah.
(2)    Keputusan untuk merubah Anggaran Dasar diambil secara musyawarah dan mufakat. Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka
keputusan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.
(3)    Selama Anggaran Dasar yang baru belum disahkan maka Anggaran Dasar yang lama tetap berlaku.
 
PASAL 14 PENUTUP Ketentuan-ketentuan lain mengenai Perhimpunan Pelajar Indonesia di
Prancis diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan dalam Penjelasan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 
----------------------------------------------------------------------
 
       
ANGGARAN RUMAH TANGGA PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI PRANCIS
 
PASAL 1
PERIODE KEPENGURUSAN
Periode Kepengurusan Tingkat Wilayah berlaku selama satu tahun.
 
PASAL 2
MACAM KEANGGOTAAN
(1)    Anggota biasa adalah Warga Negara Indonesia yang berstatus pelajar mulai dari Sekolah Menengah Atas sampai tamat Tingkat Doktor dan di
Prancis terdaftar pada salah satu Lembaga Pendidikan / Pengajaran formal di dalam tahun ajaran yang sedang berjalan, baik sebagai
pelajar penuh, pertukaran pelajar, kursus bahasa ataupun au pair.

(2)    Anggota Luar Biasa, Yang berhak menjadi anggota luar biasa adalah:
a.    Mereka, tanpa melihat kebangsaannya menaruh minat dan bersimpati serta tidak bertentangan dengan kepentingan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia.
b.    Mereka, bekas anggota biasa yang tidak terdaftar lagi pada Lembaga Pendidikan / Pengajaran Prancis.
c.    Mereka, para pelajar Indonesia di Prancis, yang akan bertempat tinggal kurang dari enam bulan.
(3) Anggota kehormatan adalah mereka yang dianggap telah berjasa bagi perhimpunan atau yang berdasarkan pengalaman, pengetahuan atau jabatannya dapat menunjang perkembangan dari Perhimpunan.
 
PASAL 3
PENENTUAN BATAS WILAYAH
(1)    Batas wilayah didasarkan atas peta wilayah Akademik Prancis dan/atau jumlah anggota dari wilayah tersebut.
(2)    Dalam hal jumlah anggota biasa di dalam suatu wilayah berjumlah kurang dari 5 orang selama satu tahun, wilayah tersebut harus bergabung dengan wilayah lain terdekat.
(3)    PPI Wilayah dapat dibentuk oleh sekurang-kurangnya 5 orang anggota dalam satu kota yang dipimpin oleh seorang ketua wilayah yang ditentukan atas kesepakatan anggota.
(4)    Wilayah bersifat otonom ke dalam, hubungan antar wilayah dilakukan dibawah koordinasi pimpinan pusat.
 
PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
(1)    Hak dan kewajiban anggota dalam hubungannya dengan Kepengurusan Tingkat Pusat diwakili oleh Badan Musyawarah.
(2)    Hak dan kewajiban anggota dalam hubungannya dengan Kepengurusan Tingkat Wilayah :
a1. Anggota biasa yang memenuhi kewajibannya sesuai dengan ayat
2.b.1. dan 2.b.2. berhak memilih dan dipilih, mengeluarkan pendapat, meminta pertanggungjawaban kepada Ketua Wilayah dalam Rapat Umum
Anggota Wilayah, mewakili perhimpunan untuk kegiatan ke luar atas persetujuan Ketua Wilayah, turut serta dalam kegiatan PPI Prancis.
a2. Anggota luar biasa dan kehormatan berhak hadir dalam Rapat Umum Anggota sebagai peninjau, turut serta dalam kegiatan PPI Prancis.
b1. Setiap anggota biasa dan luar biasa wajib tunduk kepada AD dan ART serta keputusan RUA dan membantu kegiatan pengurus secara aktif. b2. Setiap anggota biasa wajib membayar iuran anggota jika ditetapkan.
 
PASAL 5
PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA
(1) Penerimaan Anggota:
a.    Prosedur menjadi anggota biasa adalah terdaftar pada suatu PPI Wilayah
b.    Anggota biasa dapat memindahkan keanggotaannya ke wilayah lain dengan cara melapor ke Pengurus Tingkat Wilayah lama dan baru.
c.    Setiap anggota biasa dapat memperoleh Tanda dan/atau Nomor Anggota.
d.    Anggota biasa yang keluar atas permintaan sendiri dapat diterima kembali atas persetujuan Pengurus Tingkat Wilayah.
(2) Keanggotaan hilang karena :
a.    Tidak lagi menetap di Prancis.
b.    Meninggal dunia.
c.    Keluar atas permintaan sendiri.
d.    Dipecat.
 (3) Pemecatan Anggota: Pemecatan dilakukan oleh Pengurus Tingkat Pusat atas usul dan pertimbangan Pengurus Tingkat Wilayah, setelah kepada yang
bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. Alasan Pemecatan:
a.    Anggota dengan sengaja melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Asas dan Tujuan perhimpunan.
b.    Anggota dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap AD dan ART.
 
PASAL 6-9
STRUKTUR ORGANISASI
Dibahas secara khusus di topik : Struktur Organisasi pada Anggaran Dasar.
 
PASAL 10
TATA CARA PEMILIHAN KETUA DAN ANGGOTA PENGURUS
(1) Kepengurusan Tingkat Pusat
a.    Badan Musyawarah menyelenggarakan permilihan Ketua PPI Prancis
melalui sistem daring dan/atau konvensional  dalam Sidang Istimewa Badan
Musyawarah, dan melaksanakan pelantikan setelah menerima pertanggungjawaban Ketua PPI Prancis lama.
b.    Jabatan Ketua PPI Prancis adalah maksimal dua kali periode kepengurusan secara berturut-turut.
c.    Ketua baru yang terpilih menentukan staf kepengurusan, yang
mendampingi selama periode kepengurusan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah dilantik.
d.    Bila dipandang perlu Ketua PPI Prancis dapat membentuk Satuan
Pelaksana Program yang anggota anggotanya ditunjuk setelah meminta pertimbangan dengan Ketua Wilayah dari anggota yang ditunjuk.
(2) Kepengurusan Tingkat Wilayah
a.    Pemilihan Ketua Wilayah diadakan dalam Rapat Umum Anggota melalui sistem daring dan/atau konvesional.
b.    Ketua baru yang terpilih menentukan staf kepengurusan selambatlambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari sesudah dilantik.
 
PASAL 11
PERGANTIAN DAN KEKOSONGAN JABATAN PENGURUS
(1) Pengurus Pusat
a.    Pergantian pengurus pusat dilaksanakan setelah masa kepengurusan berakhir.
b.    Dalam hal Ketua PPI Prancis berhalangan menjalankan tugas sebelum masa kepengurusan berakhir, maka jabatan Ketua PPI Prancis dapat dipegang oleh Wakil Ketua selama periode kepengurusan.
c.    Jika point b diatas tidak terpenuhi, maka Badan Musyawarah PPI Prancis dapat menunjuk Pelaksana Tugas Harian (plth).
d.    Jabatan kosong selain Ketua diatur sendiri oleh mekanisme yang ada dalam kepengurusan.
(2) Pengurus Wilayah
Pergantian dan kekosongan jabatan pengurus ditingkat wilayah diatur sendiri oleh mekanisme yang ada dalam kepengurusan wilayah.


PASAL 12
KEGIATAN KE LUAR PENGURUS TINGKAT WILAYAH
Untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keluar dengan pihak-pihak di luar
PPI Prancis yang tidak bertentangan dengan Asas dan Tujuan Perhimpunan,
Pengurus Wilayah cukup melaporkan kegiatan tersebut kepada Pengurus Pusat.
 
PASAL 13
KEUANGAN
(1)    Keuangan dapat berasal dari iuran yang besarnya ditentukan oleh
Pengurus Wilayah setempat, sumbangan dan pendapatan lain yang sah selama tidak bertentangan dengan azas dan tujuan perhimpunan.
a.    Iuran anggota diminta pada setiap bulan.
b.    Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dari para penyumbang dan simpatisan-simpatisan PPI Pusat yang sifatnya bisa sebagai anggota.
(2)    Pengurus Tingkat Wilayah diwajibkan memberi Iuran Anggota kepada
Pengurus Pusat yang besarnya diatur dalam Penjelasan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 
PASAL 14
LAMBANG ORGANISASI
Lambang organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia di Prancis berupa huruf PPI diiringi sebutan kata Prancis di bawahnya.
 
PASAL 15
PENUTUP
Hal-hal lain yang tidak tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga ini dapat dimusyawarahkan, dan diputuskan oleh Badan Musyawarah PPI Prancis.  
 
---------------------------------------------------------------------------------   
PENJELASAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI PRANCIS
 
Pasal 1

Sudah jelas.

Pasal 2

Ayat (1)
Merujuk pada :
Art. 389-3 et 450 du Code Civil, tentang keanggotaan dalam asosiasi; dan Art. 1108 et 1124 du Code Civil, tentang status anak dalam asosiasi.
Ayat (2)
Sudah jelas.
Ayat (3)
Anggota biasa dapat menjadi anggota kehormatan tanpa melepaskan keanggotaan biasanya

Pasal 3
Ayat (1)
Apabila terjadi pembentukan PPI Prancis yang baru, maka pembentukan zona wilayah yang baru dilakukan berdasarkan wilayah akademik Prancis
(terlampir) yang sampai saat pembentukan tersebut masih tergabung pada wilayah PPI Prancis yang sudah ada (lihat lampiran peta wilayah PPI)
Agar PPI lebih lentur terhadap perkembangan penyebaran konsentrasi anggota dan keadaan dalam suatu wilayah, sehinggga diperlukan adanya pembentukan fungsi wilayah yang diharapkan dapat mengaktifkan kegiatan dalam wilayah. Ayat (2)
Sudah jelas.
Ayat (3)
Sudah jelas.
Ayat (4)
Sudah jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Sudah jelas.
Ayat (2)
Sudah jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Sudah jelas.
Ayat (2)
Sudah jelas.
Ayat (3)
Sudah jelas.

Pasal 6-9
Sudah jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Sudah jelas.
Ayat (2)
Sudah jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
c. Kekosongan yang dimaksud adalah ketika tidak adanya Calon Ketua PPI
Prancis untuk periode selanjutnya
Ayat (2)
Sudah jelas.

Pasal 12
Sudah jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Sudah jelas
Ayat (2)
PPI wilayah memberikan kontribusi kepada PPI pusat yang besarnya disepakati melalui musyawarah antara pengurus PPI Pusat dan PPI Wilayah
PPI Pusat membantu membiayai program yang dilimpahkan pelaksanaanya kepada PPI wilayah.

Pasal 14
Terlampir.

Pasal 15
         Sudah jelas.